May Day, Hari Libur, Dan Tuntutan Para Buruh

NURUL AMIN

Lumajang – Mulai 2014, 1 Mei diakui sebagai hari buruh internasional dan merupakan hari libur, yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2013. Isi Keppres 24 cukup ringkas; hanya menetapkan 1 Mei sebagai hari libur untuk memperingati Hari Buruh Internasional.

Dalam rangka mengendalikan buruh dan menjaga tingkat keuntungan kapital, pemerintah merasa perlu menetapkan 1 Mei sebagai hari libur. Penjelasan utama dari meningkatnya waktu kerja sekaligus menurunnya pendapatan buruh adalah skema pasar kerja fleksibel dalam bentuk hubungan kerja kontrak jangka pendek dan outsourcing. Dalam praktik hubungan kerja tersebut mewujud dalam buruh harian lepas, buruh borongan dan buruh rumahan.

Baca Juga : Ruang Digital MA Nurul Amin Jatiroto Lumajang

Pada 2015, karena berulang kali gagal merevisi UUK Nomor 13, pemerintah memperkenalkan formula pengupahan yang disesuaikan dengan fluktuasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Hubungan kerja fleksibel dan upah fleksibel akan semakin menyulitkan buruh mendapatkan kepastian kerja dan kepastian pendapatan. Padahal, waktu merupakan media untuk pelipatgandaan keuntungan kapital.

Dengan demikian, tampaknya menuntut kenaikan upah saja tidak cukup jika tidak disertai dengan pengurangan jam kerja dan penurunan target kerja. Begitulah tuntutan May Day yang disuarakan pada peristiwa Haymarket pada 1886.

Semoga dengan adanya peristiwa tersebut hak-hak para buruh di seluruh Indonesia bisa dipenuhi sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, sehingga bisa memberikan penghidupan yang lebih layak demi memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.

by Muammar Qodafi

Baca Juga

Bagikan:

Tags